Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc Pada Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004

Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004

Pencabutan Pp 18-2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Logistik

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Eksploitasi dan Industri Hutan I (pt. Inhutani I)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Eksploitasi dan Industri Hutan Ii (pt Inhutani Ii)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Eksploitasi dan Industri Hutan Iii (pt Inhutani Iii)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Eksploitasi dan Industri Hutan Iv (pt Inhutani Iv)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Eksploitasi dan Industri Hutan V (pt Inhutani V)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Ri Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Eksploitasi dan Industri Hutan Ii (pt Inhutani Ii) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Eksploitasi dan Industri Hutan V (pt Inhutani V)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004

Majelis Rakyat Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004

Perubahan Kelima Pp 145-2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tidak Berlaku