Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 75PMK082013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2015

BATAS DAERAH KOTA PALU DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2015

PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN PENCATUMAN LABEL TANDA HEMAT ENEGI UNTUK PIRANTI PENGKONDISI UDARA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015

BATAS DAERAH KOTA KOTAMABAGU DENGAN KABUPATEN BOLANG MONGONDOW TIMUR SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2015

PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASALUSUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 Tahun 2015

KRITERIA JASA BOGA ATAU JASA YANG TIDAK DIKENAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.02 Tahun 2015

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.01/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193PMK012009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SERTIFIKASI ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 Tahun 2015

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGI

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2015 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015

Peraturan Badan SAR Nasional Nomor PK.04 Tahun 2015

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tahun 2015

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.42 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 Tahun 2015

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2015

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015

EKUAVALENSI KEGIATAN PEMBELAJARANPEMBINAAN BAGI GURU YANG BERTUGAS PADA SMPSMASMK YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 PADA SEMESTER GANJIL MENJADI KURIKULUM TAHUN 2006 PADA SEMESTER GENAP TAHUN 20142015

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tahun 2015

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIKM NEGARA

Tidak Berlaku