Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Peraturan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE

Peraturan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 2013

BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN AKADEMIK 2013/2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 97 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013

TATA CARA KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2013

PENGATURAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013

PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2013

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN MEGELANG DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH