Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2013

BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013

BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI JAMBI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013

TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2013

BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013

BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2013

PELANTIKAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2013

BATAS DAERAH KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SAMBAS DENGAN KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU