Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

PENDIDIKAN TINGGI

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012

RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012

HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE INOVASI NASIONAL

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012

VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

PERUBAHAN KE EMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012

HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012

INDUSTRI PERTAHANAN

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

PERKOPERASIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012

UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

PANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012

PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/ DUDANYA

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN)