Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tahun 2010

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 Tahun 2010

PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 Tahun 2010

PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2010 Tahun 2010

SASARAN INFLASI TAHUN 2010,2011, DAN 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2010 Tahun 2010

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE (AIFTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2010 Tahun 2010

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMUNIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2010 Tahun 2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tahun 2010

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tahun 2010

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 Tahun 2010

BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 Tahun 2010

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 Tahun 2010

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 Tahun 2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.10/2010 Tahun 2010

KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tahun 2010

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 Tahun 2010

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.02/2010 Tahun 2010

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI