Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009

KONSERVASI ENERGI

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009

JENIS DAN TAIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2008

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN BALAI, KEJAKSAAN NEGERI MAMASA, KEJAKSAAN NEGERI BELOPA, KEJAKSAAN NEGERI SANANA, KEJAKSAAN NEGERI WEDA, KEJAKSAAN NEGERI MENTOK, KEJAKSAAN NEGERI MANGGAR, KEJAKSAAN NEGERI MALILI, KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG EMPAT, KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG DAN KEJAKSAAN NEGERI DOBO

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENGADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI BINTUHAN, PENGADILAN NEGERI TAIS, PENGADILAN NEGERI MALILI, PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO, PENGADILAN NEGERI AMURANG, PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG, PENGADILAN NEGERI TUBEI, DAN PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2008

SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED POLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DI DARFUR, SUDAN

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PERINGATAN 100 TAHUN HARI KEBANGKITAN NASIONAL

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2008

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008

TIM NASIONAL PENGALIHAN AKTIFITAS BISNIS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008

PERUBAHAN KEPPRES 3-2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN