Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008
PERUBAHAN KETIGA PP 73-1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2008
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT ATELIER MECHANIC INDONESIA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT TBK
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2008
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT PRASADAH PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2008
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT KERTAS BASUKI RAHMAT
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007
PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1427 HIJRIYAH
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2007
TIM NASIONAL UNTUK EVALUASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007
PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM NASIONAL PENANGGULANGAN SEMBURAN LUMPUR DI SIDOARJO
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2007
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007
TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat