Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007

PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2007

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

PERUBAHAN KETIGA PP 24-2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007

PENGESAHAN TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007

PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007

PERUBAHAN PERPRES 95-2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007

PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007

DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA RI

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007

TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

PENANGGULANGAN BENCANA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007

TUNJANGAN PANITERA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

PENANAMAN MODAL

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007

PERUBAHAN KEDUA PP 6-2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007

TUNJANGAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

PENATAAN RUANG

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007

PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM DAN/ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL