62.108 Peraturan ditemukan

PERMEN 2006

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006

REMISI UMUM SUSULAN

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006

TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 2006

PENGGUNAAN SMART CARD/KARTU ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

  • Dokumen :  
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2006

PERSURATAN DINAS DAN KEARSIPAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA IMPORT DAN PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2006

PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI TERBARUKAN SEKALA MENENGAH

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh Pt. Pln (persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain

  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Dokumen :
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LH

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

  • Dokumen :
  • Kementerian Lingkungan Hidup
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

  • Dokumen :
  • Kementerian Lingkungan Hidup
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006

PEDOMAN UMUM STANDARISASI KOMPETENSI PERSONIL DAN LEMBAGA JASA LINGKUNGAN

  • Dokumen :
  • Kementerian Lingkungan Hidup
  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2006 Tahun 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN

KEHUTANAN 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tahun 2006

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

KEHUTANAN PETUNJUK PELAKSANAAN & TATA KERJA 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-II/2006 Tahun 2006

PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

KEHUTANAN 
  • Dokumen :
  • Kementerian Kehutanan
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  • Dokumen :
  • Kementerian Dalam Negeri
PERMEN 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dicabut Oleh :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

  • Dokumen :
  • Kementerian Dalam Negeri