PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999

PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PT BANK LIPPO TBK, PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK, PT BANK BALI TBK, PT BANK UMUM KOPERASI INDONESIA, PT BANK UNILEVER TBK, PT BANK PRIMA EXPRESS, PT BANK ARTA MEDIA DAN PT BANK PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

PERUBAHAN UU 14-1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999

PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA, BANK PEMBANGUNA DAERAH JAWA TENGAH, BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA, BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT, BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

TELEKOMUNIKASI

PERS  TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999

PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERBANKAN

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

PENGELOLAAN ZAKAT

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999

PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAKARYA INDUSTRI

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

PERS

PERS  TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA NARKOTIKA 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I MALUKU

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

PERUBAHAN UU 8-1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

Tidak Berlaku

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999

PEMBENTUKAN 13 (TIGA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II TAPANULI SELATAN, TAPANULI UTARA, TOBA, SAMOSIR, LABUHAN BATU, DAN LANGKAT, DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

ADAT 

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999

PEMBENTUKAN 5 (LIMA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

PEMBENTUKAN PROVINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

PP 1999

---

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999

PEMBENTUKAN KECAMATAN BANTARSARI DI WILAYAH KABUPATEN DATI II CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH

UU 1999

---

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999

PEMBENTUKAN PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT