Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2022
PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
- Dokumen :
-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2022
PEMBUBARAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN
- Dokumen :
-
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tahun 2022
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
- Dokumen :
-
Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2022
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2022
- Dokumen :
-
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2022
BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Dokumen :
-
Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022
BATAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA
- Dokumen :
-
Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022
KARTU PELAKU USAHA DAN PELAKU PENDUKUNG SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Dokumen :
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2022
BATAS DAERAH KABUPATEN KAIMANA DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
- Dokumen :
-
Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- Dokumen :
-
Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
- Dokumen :
-
Kementerian Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022
BATAS DAERAH KABUPATEN BONE DENGAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
- Dokumen :
-
Kementerian Dalam Negeri