62.132 Peraturan ditemukan

KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1989

PENGESAHAN COSTUM CONVENTION ON CONTAINER, 1972

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1989

PENGESAHAN COSTUM CONVENTION ON THE INTENATIONAL TRANSPORT OF GODS UNDER COVER OF TIR CARNETS (TIR CONVENTION

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1989

PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1989

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONPEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN,BESERTA PROTOKOLNYA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989

TUNJANGAN JABATAN WIDYAISWARA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989

PENEMPATAN JALAN LAYANG BEBAS HAMBATAN CAWANG TANJUNG PRIUK SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAANN BERMOTOR, BESAR TARIP TOL UNTUK RUAS JALAN TOL TOMANG-CAWANG-RAWAMANGUN SERTA LANGGANAN TOL

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989

PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN RIAM KANAN SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989

KAWASAN INDUSTRI

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1989

PENGESAHAN THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989

BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI

Dicabut Oleh :Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989

TIM KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989

PENGANGKATAN MENTERI MUDA PERINDUSTRIAN SEBAGAI WAKIL KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1989

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN PEOPLE REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE TAXATION AND THE OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF NOTE YA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1989

PENGESAHAN RESOLUTION OF THE UNITED NATIONS ON NIKEL, 1985 STANNEX MENGENAI THE TERMS OF REFERENCE FOR AND INTERNATIONAL NIKEL STUDY GROUP

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1989

PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON COPPER, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL COPPER STUDY GROUP

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1989

PENGESAHAN FINAL RESOLUTION OF THE UNITED NATION ON TIN, 1988 BESERTA ANNEX MENGENAI THE TERMS OF THE INTERNATIONAL TIN STUDY GROUP

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1989

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1981 TENTANG PENYEMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN NEGARA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat