Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI URUSAN PENELITIAN PEMBINAAN DAN URUSAN PENDIDIKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 193 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI URUSAN MEKANISASI

Peraturan Pemerintah Nomor 194 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PEMBANGUNAN INDUSTRI RAKYAT

Peraturan Pemerintah Nomor 195 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN ASPAL NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 196 Tahun 1961

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DIBIDANG EKSPOR

Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "AERIAL SURVEY"

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961

GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 201 Tahun 1961

PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI DARI PGPN 1955 KE PGPN 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 202 Tahun 1961

PERATURAN GAJI PEGAWAI POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961

SATYALANCANA "SATYA DASAWARSA" BAGI PARA ANGGOTA-ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961

TANDA-TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN UNTUK KEPOLISIAN NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 205 Tahun 1961

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 206 Tahun 1961

KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 207 Tahun 1961

KEDUDUKAN KEUANGAN MENTERI PERTAMA, WAKIL MENTERI PERTAMA DAN MENTERI

Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG

Peraturan Pemerintah Nomor 210 Tahun 1961

KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 9 TAHUN 1959 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 127) SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961

KEDUDUKAN KEUANGAN WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA