KEPPRES 1960

---

Keputusan Presiden Nomor 224 Tahun 1960

PEMBERIAN KUASA UNTUK MENYIMPANG DARI SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM PADA PASAL 2 "ZEEBRIEVEN ENSCHEEPSPASSENBESLUIT 1934" (STAATSBLAD 1934 NOMOR 78 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN STAATSBLAD 1937 NOMOR 629)

KEPPRES 1960

---

Keputusan Presiden Nomor 336 Tahun 1960

PRESIDEN/PENGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1960

PEMBENTUKAN KOMANDO UNTUK GERAKAN SERENTAK PENAMBAHAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960

BADAN PENGGERAK KOPERASI

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960

PENDIRIAN KOPERASI

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1960

RETOOLING APARATUR NEGARA

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1960

RETOOLING APARATUR NEGARA

INPRES 1960

---

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1960

PEGAWAI PENGHUBUNG PADA SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

UU 1960

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Tidak Berlaku

PERPPU 1960

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960

PENAMBAHAN UU DRT 7-1955 (LN 1955-27) YANG DITAMBAH DENGAN UU DRT 8-1958 (LN 1958-156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

PP 1960

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960

PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PHARMASI MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PERPRES 1960

---

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1960

PEMBERIAN "UANG JASA" KEPADA BEKAS KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

UU 1960

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

PERJANJIAN BAGI HASIL

PERPPU 1960

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

PERGUDANGAN

PP 1960

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960

PENENTUAN PEMBORONGAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PERPRES 1960

---

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1960

NAMA JABATAN DAN GELAR, KEDUDUKAN, PENGHASILAN DAN LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I

UU 1960

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG

PERPPU 1960

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960

PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA

PP 1960

---

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960

PENENTUAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PERPRES 1960

---

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960

PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI