PERPPU 1959

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959

PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PP 1959

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959

PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN SEMUA BANK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA

PERPRES 1959

---

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1959

BADAN PUSAT INTELLIGENCE

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959

PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG

PERPPU 1959

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959

PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO

PP 1959

---

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959

TUGAS KEWAJIBAN PANITIA PENETAPAN GANTI KERUGIAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI DAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

PERPRES 1959

---

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959

KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN TAMBA

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN

PERPPU 1959

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959

PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA

PP 1959

---

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959

MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA

PERPRES 1959

---

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959

LARANGAN BAGI USAHA PERDAGANGAN KECIL DAN ECERAN YANG BERSIFAT ASING DILUAR IBU KOTA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I DAN II SERTA KARESIDENAN

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959

KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERPPU 1959

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959

PAJAK HASIL BUMI

PP 1959

---

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959

PENGERTIAN ISTILAH "LUMBUNG DESA" TERMAKSUD DALAM "RIJST-ORDONNANTIE 1948"

PERPRES 1959

---

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959

SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959

KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA.

PERPPU 1959

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959

PAJAK DIVIDEN

PP 1959

---

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959

PENENTUAN PERUSAHAAN PETERNAKAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

PERPRES 1959

---

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959

SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

UU 1959

---

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)