- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1954
PENGANGKATAN PEJABAT SEKRETARIS PANITIA NEGARA PERBAIKAN MAKANAN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1954
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 197 TAHUN 1953 TENTANG PENGANGKATAN SIDI BAKAROEDDIN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI SURABAYA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1954
PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI SURABAYA
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1954
PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI MAKASAR
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI DENPASAR
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG DAN BANJARMASIN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1954
PENGANGKATAN PRESIDEN DIREKTUR DAN DIEKTUR GARUDA INDONESIA AIRWAYS
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1954
PENUNJUKAN ANGGOTA DELEGASI INDONESI KE SIDANG ECAFE DI TOKYO
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1954
PENGGUNAAN SBUTAN DIREKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR PADA JAWATAN POS DAN PERUSAHAAN JAWATAN KERETA API
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1954
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA NEGARA PERBAIKAN MAKANAN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Keputusan Presiden Nomor 205 Tahun 1954
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 1953 MENGENAI PERJALANAN DINAS MENTERI PERHUBUNGAN
- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat