Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1952

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INDIA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI-PROPINSI DI JAWA DAN SUMATERA DAN KEPADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1952

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA PAKISTAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952

MOBIL UNTUK PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI DAN PARA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1952

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI BIRMA

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952

PENETAPAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NR 17 TAHUN 1952, MENGENAI MOBIL UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1952

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA DAN TUNJANGAN KEPADA ANAK YATIM-PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952

PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952

SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952

MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT" (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1952

MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952

KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PEMERIKSAAN PENGADILAN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952

PERATURAN YANG MENGATUR PENGGANTIAN BIAYA PERJALANAN DAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI YANG HARUS DIKELUARKAN OLEH PERDANA MENTERI, WAKIL PERDANA MENTERI DAN PARA MENTERI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1952

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4 TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1952

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1951)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT NR 35 TAHUN 1950, LEMBARAN NEGARA NR 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1952

PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952

PERATURAN SEMENTARA PENETAPAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1952

PENGUBAHAN JUMLAH PERSENTASE TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH