UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

PENGHENTIAN BERLAKUNYA "INDISCHE MUNTWET 1912" DAN MENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA UANG

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951

PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951

MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN ANGGARAN 1950

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN TAHUN 1944

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951

PERUBAHAN BEBERAPA POS TARIP BEA MASUK

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA 1948 NO. 141)

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951

PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 19 TAHUN 1950, MENGENAI PEMBERIAN PENSIUN DAN ONDERSTAND KEPADA ANGGAUTA ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA

UUDRT 1951

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951

PERUBAHAN QUOTRECHTENORDONNANTIEQUOT STAATSBLAD 1882 NO 240 JO STAATSBLAD 1931 NO 47

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1951

PEMBUBARAN PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI KEDUA UNI INDONESIA-NEDERLAND DI NEGARA BELANDA

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1951

PEMBUBARAN DELEGASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN MASALAH IRIAN BARAT DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1951

PEMBERIAN GAJI KEPADA IR. PUTU HENA SEBAGAI DIREKTUR JENDERAL PEKERJAAN UMUM

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1951

PENGANGKATAN ABDUL HAKIM SEBAGAI GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1951

PENGANGKATAN MR. SUMARMAN SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1951

PENEMPATAN D.P. TUYN SEBAGAI KEPALA KANTOR AKUNTAN PAJAK DI NEGERI BELANDA

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1951

PENGANGKATAN MR. SURJOTJOKRO DARI JAKSA TINGGI TINGKAT I PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENJADI KETUA PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1951

PERSETUJUAN DAN TURUT SERTA REPUBLIK INDONESIA DALAM PROTOKOL TERTANGGAL 19 NOPEMBER 1948

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1951

PENGANGKATAN SUROSO SEBAGAI GUBERNUR DIPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1951

PENGANGKATAN DR. F. LUMBAN TOBING SEBAGAI GUBERNUR TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN TEUNGKU M. DAOED BEUREUEH SEBAGAI GUBERNUR ACEH

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1951

PENGANGKATAN DRS. HERMEN KARTOWISASTRO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KEPPRES 1951

---

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1951

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS