Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM6 Tahun 2015

PEDOMAN PENILAIAN PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2015/2015 Tahun 2015

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI LAMPUNG PADA KEMNETERIAN PERINDUSTRIAN

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM7 Tahun 2015

PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHANAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN OLEH BADAN USAHA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2015

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL INFORMATION SERVICES)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.47/MENLHK-SETJEN/2015 Tahun 2015

ALIH MANAJEMEN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN REGISTER 40 PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA SELUAS ± 47.000 (EMPAT PULUH TUJUH RIBU) HEKTAR BESERTA SELURUH BANGUNAN YANG ADA DI ATASNYA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 42/PRT/M/2015 Tahun 2015

BANTUAN UANG MUKA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM130 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2015

PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 Tahun 2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2014 TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PEROLEHAN RUMAH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH