Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2013

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2013

PANDUAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI DAN PEMBANTU PEJABAT PROMOSI INVESTASI YANG DITEMPATKAN PADA INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTRE

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2013

PEDOMAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013

PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2013

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2013

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2013

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOODINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2013

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2013

SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tidak Berlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2013

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2013

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2013

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA