Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011

WILAYAH ADMINISTRASI PULAU LEREKLEREKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011

WILAYAH ADMINISTRASI PULAU BERHALA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011

WILAYAH ADMINISTRASI PULAU KAKABIA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010-2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2011

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011

PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH OTONOM BARU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011

BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011

BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011

PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH