Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2010

PENYIAPAN DAN PENYEBARAN AERODROME FORECAST UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEREOLOGI PENERBANGAN

Peraturan Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2010

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN PERINGATAN DINI, PELAPORAN, DAN DISEMINASI INFORMASI CUACA EKSTRIM

Tidak Berlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010

PEDOMAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010

PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Tidak Berlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010

PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 08 TAHUN 2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM