62.125 Peraturan ditemukan

PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010

PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KADALUARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN DAN PANGAN

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.09.10.9030 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.0027 TAHUN 2006 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK TAHUN 2006

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010

KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

Dicabut Oleh :Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010

PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010

PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010

PETUNJUK OPERASIONAL PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10750 Tahun 2010

PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/DAN JASA SECARA ELEKTRONIKA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Obat dan Makanan
PERBAN 2010

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 Tahun 2010

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

  • Dokumen :  
  • Badan Tenaga Nuklir Nasional
PERBAN 2010

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 Tahun 2010

SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

  • Dokumen :  
  • Badan Standardisasi Nasional
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, DAN PENGAWASAN PEMILU LAPANGAN

  • Dokumen :  
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2010

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

  • Dokumen :   
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERBAN 2010

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010

PEDOMAN PENGAWASAN PERGERAKAN KOTAK SUARA, REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

  • Dokumen :   
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERBAN 2010

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2010

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

  • Dokumen :   
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERBAN 2010

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2010

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

  • Dokumen :  
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERBAN 2010

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2010

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

  • Dokumen :  
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERBAN 2010

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

  • Dokumen :  
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERBAN 2010

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2010

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2011

  • Dokumen :  
  • Badan Koordinasi Penanaman Modal
PERBAN 2010

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

  • Dokumen :   
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERBAN 2010

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

  • Dokumen :   
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERBAN 2010

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2010

PENYELENGGARAAN RAPAT

  • Dokumen :  
  • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban