Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005

PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak Berlaku

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005

PENCABUTAN KEPPRES 36-1979 TENTANG PENGADAAN BESI BAJA

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005

PERUBAHAN KETIGA PERPRES 10-2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA RI

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005

BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN, INSPEKTUR TAMBANG, DAN INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 Tahun 2004

GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2004

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004

SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA RI DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004

PERUBAHAN KEPPRES 101-2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 47-2003

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004

PERUBAHAN KEPPRES 103-2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 30-2003

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

PERUBAHAN KEPPRES 108-2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPPRES 48-2003