62.151 Peraturan ditemukan

KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2004

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI AL-FATAH JAYAPURA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2004

PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004

PERUBAHAN KEDUA KEPPRES 26-1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG, KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTU DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2004

HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA, DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPPRES 8-2001 TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004

TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN KELUARGANYA DARI MALAYSIA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004

DEWAN PENGUPAHAN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004

PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA KUPANG, KOTA SAMARINDA, KOTA SUKABUMI, KOTA BOGOR, KOTA KEDIRI, KOTA MATARAM, KOTA PALANGKARAYA, DAN PADA KABUPATEN KUPANG, KABUPATEN BELITUNG, KABUPATEN SUKABUMI, KABUPATEN BULUNGAN, KABUPATEN SERANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, DAN KABUPATEN JENEPONTO

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2004

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 2004

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2004

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat