Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017

LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 Tahun 2017

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN DAN PRODUK KIMIA SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2017 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2017 Tahun 2017

DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM120 Tahun 2017

PELAYANAN PENGIRIMAN PESANAN SECARA ELEKTRONIK (DELIVERY ORDER ONLINE) UNTUK BARANG IMPOR DI PELABUHAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tahun 2017

PANDUAN PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017

PENYELENGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2017

TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017

PEMETAAN PROSES BISNIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018 KEPADA 33 (TIGA PULUH TIGA) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2017

BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN