DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERCANTUM DI DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2025
Tahun
2025
Pemrakarsa
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Unit Pelaksana Harmonisasi
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR