2.487 Peraturan ditemukan

Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Undang-Undang

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Luar Negeri 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Laut Sulawesi (Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Sulawesi Sea)


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pertahanan 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Keamanan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Luar Negeri 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka Bagian Selatan(Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Southernmost Part of the Straits of Malacca)


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kementerian Luar Negeri 2025

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pertahanan 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Cooperation in the Field of Defence)


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pertahanan 2025

Rancangan Undang-Undang

Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan RUU tentang Pengesahan Persetujuan RI-Turki Mengenai


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Hak Asasi Manusia 2026

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2026

Rancangan Undang-Undang

PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Undang-Undang

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang : 1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana dan; 2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Badan Pengaturan BUMN 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI KERETA API


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN MODAL BADAN BANK TANAH


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Permohonan
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Badan Pengaturan BUMN 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Perdagangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Koordimator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Permohonan
Kementerian Kehutanan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kejaksaan Agung 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Ketenagakerjaan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Ketenagakerjaan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Badan Pengaturan BUMN 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENUGASAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Badan Pengaturan BUMN 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Pengelolaan Limbah Radioaktif


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Permohonan
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertahanan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Pekerjaan Umum 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Perindustrian 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2025-2045


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Luar Negeri 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Banding Paten serta Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Permohonan Banding Paten


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kementerian Keuangan 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerbitan Surat Utang Khusus


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kementerian Keuangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pemerintah


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kementerian Dalam Negeri 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Kementerian Pertahanan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara


Lihat Detail   Kasih Masukan/Saran

  • Status : Proses
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2026

Rancangan Peraturan Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa Beserta Anggota Keluarga


Lihat Detail

  • Status : Selesai
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2025

Rancangan Peraturan Pemerintah

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar


Lihat Detail

  • Status : Selesai