Rancangan Peraturan Menteri
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksanaan Harian di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Di Kementerian Transmigrasi
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Pariwisata tentang Satu Data Bidang Pariwisata
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Mogok Kerja di Perusahaan
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Pengawalan Indeks Pembangunan Hukum
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Asam Nitrat Dan Amonium Nitrat
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan
- Status : Proses
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAREPARE DENGAN KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Layanan Jaminan Fidusia
- Status : Dikembalikan
Rancangan Peraturan Menteri
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi Pada Periode Libur Sekolah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum Tentang Statuta Politeknik Pengayoman Indonesia
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG DENGAN KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan
- Status : Proses
Rancangan Peraturan Menteri
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Pencabutan Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Platform Teknologi
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Statuta Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Mesias Sorong
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pusat Data Nasional
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Pelaksanaan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DENGAN KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN
- Status : Proses
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
- Status : Proses
Rancangan Peraturan Menteri
Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
- Status : Proses
Rancangan Peraturan Menteri
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia dan Atase Teknis di Luar Negeri
- Status : Dikembalikan
Rancangan Peraturan Menteri
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH
- Status : Selesai
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemiliha Umum
- Status : Proses
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- Status : Selesai
Rancangan Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Status : Permohonan
Rancangan Peraturan Menteri
Pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) Terhadap Impor Produk Polypropylene Copolymer yang berasal dari Republik Korea, Vietnam, Malaysia, dan Singapura
- Status : Selesai