Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 16 |
| Tahun | 2016 |
| Tentang | Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 06 April 2016 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 4584 |
| Jumlah diDownload | 547 |
| Tahun Pengundangan | 2016 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 522 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 06 April 2016 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia