Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 26 |
| Tahun | 2016 |
| Tentang | KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 30 Juni 2016 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 2561 |
| Jumlah diDownload | 566 |
| Tahun Pengundangan | 2016 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 1054 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 19 Juli 2016 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia