Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi
| Jenis/Bentuk Peraturan | PERATURAN MENTERI |
|---|---|
| Pemrakarsa | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
| Nomor | 59 |
| Tahun | 2016 |
| Tentang | Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Ditetapkan Tanggal | 29 Desember 2016 |
| Pejabat yang Menetapkan | YASONNA H. LAOLY |
| Status | Tidak Berlaku Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia |
| Dokumen Peraturan | |
| Jumlah dilihat | 4758 |
| Jumlah diDownload | 500 |
| Tahun Pengundangan | 2016 |
|---|---|
| Nomor Pengundangan | 2126 |
| Nomor Tambahan | |
| Tanggal Pengundangan | 30 Desember 2016 |
| Pejabat Pengundangan |
Hubungan Antar Peraturan
Dicabut Oleh :
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia