Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 Tahun 2016

Statuta Politeknik Keuangan Negara Stan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.08/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92pmk082014 Tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asinglembaga Asing

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2016 Tahun 2016

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267pmk0102015 Tentang Kriteria Danatau Rincian Ternak Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor Danatau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.02/2016 Tahun 2016

Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248pmk062011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Danatau Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260pmk0112015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13pmk022013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 Tahun 2016

Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.09/2016 Tahun 2016

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negaraperseroan Terbatasbadan Hukum Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 Tahun 2016

Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 Tahun 2016

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Tahun 2016

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154pmk032010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2016 Tahun 2016

Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11pmk072010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Semarang Pada Kementerian Kesehatan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat Iii Nganjuk Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2016

Mekanisme Penanganan Pengaduan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 Tahun 2016

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat

Tidak Berlaku