Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.01/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/pmk.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/pmk.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/kmk.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/kmk.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/pmk.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/pmk.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tahun 2012

Tarif Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012

Perusahaan Modal Ventura

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/pmk.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/pmk.07/2011 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/pmk.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/pmk.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/pmk.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2012 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/pmk.07/2012 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.011/2012 Tahun 2012

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder yang Terbuat dari Kawat Besi Atau Baja, dengan Diamater Ketebalan Paling Kecil 2 Mm Sampai dengan Paling Besar 5 Mm, yang Dianyam dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 Mm Sampai dengan 120 Mm, yang Disepuh Atau Dilapisi dengan Seng Atau Plastik/pvc

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tahun 2012

Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Tidak Berlaku