Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010

Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur 88

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Usaha Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Penjamin Infrastruktur Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Persero (persero) Pt Angkasa Pura Ii

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (pka K/l)

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olah Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan