Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025
Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
Penegakan Hukum & Profesi Hukum Pelayanan Publik Lembaga Penjaminan Pengawasan & Pengendalian Perlindungan Sosial- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri
Administrasi Kepemerintahan Pelayanan Publik PNBP Kebijakan Jasa- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Hukum Nomor 51 Tahun 2025
Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum
Pelayanan Publik- Dokumen :
-
Kementerian Hukum
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 14 Tahun 2025
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban
Pelayanan Publik Keuangan- Dokumen :
-
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2025
Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Pelayanan Publik- Dokumen :
-
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025
Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025 Sampai dengan 2029
Administrasi Kepemerintahan Pelayanan Publik- Dokumen :
-
Ombudsman Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Administrasi Kepemerintahan Pelayanan Publik Merk- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pelayanan Publik Pers Telekomunikasi & Informatika Pers Telekomunikasi & Informatika- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara
Administrasi Kepemerintahan Pelayanan Publik PNBP- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024
Pengelolaan Konflik Kepentingan
konflik konflik kepentingan Pelayanan Publik- Dokumen :
-
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Pelayanan Publik Perizinan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023
Arsip Nasional Republ]k Indonesia
DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI Pelayanan Publik Kearsipan- Dokumen :
-
Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023
Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama
Pelayanan Publik Ibadah & Keagamaan Petunjuk Pelaksanaan & Tata Kerja Keimigrasian HAM- Dokumen :
-
Kementerian Agama
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
HAM Pelayanan Publik Kesejahteraan Rakyat- Dokumen :
-
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023
Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
Pertanahan Pelayanan Publik Tata Ruang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik- Dokumen :
-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional