Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah� Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat� (undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1956

Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1956

Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956

Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-masuk

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956

Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956

Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1956

Pengubahan dan Tambahan �postordonnantie 1935� Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-undang No. 76 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No.151)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1956

Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956

Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956

Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956

Penetapan �undang-undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 51)� Sebagai Undang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956

Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian Ii Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir