Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015

BATAS DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK-II/2015 Tahun 2015

TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 Tahun 2015

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 Tahun 2015

PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA AKIBAT DAYA RUSAK AIR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2015

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 Tahun 2015

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015

BATAS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN KONAWE DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015

BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

PENDAMPINGAN DESA

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015

PENYESUAIAN NOMENKLATUR PADA PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF