62.108 Peraturan ditemukan

PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK NIKARAGUA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)

HUKUM INTERNASIONAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG

  • Dokumen :    
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL OR SERVICE PASSPORTS)

HUKUM INTERNASIONAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

APARATUR SIPIL NEGARA

PELAYANAN PUBLIK ORGANISASI KELEMBAGAAN & PROFESI APARATUR NEGARA 

Dicabut Oleh :Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN, PENYEBARLUASAN, DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI

ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

KEUANGAN 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

PERDAGANGAN

PERDAGANGAN & INDUSTRI PERDAGANGAN 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

EKONOMI 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS)

HUKUM INTERNASIONAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

HUKUM INTERNASIONAL PIDANA 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I

EKONOMI 
  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVARIAN VENEZUELA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)

HUKUM INTERNASIONAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL

GEOSPASIAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
PERPRES 2014

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)

HUKUM INTERNASIONAL 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat
UU 2014

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)

  • Dokumen :    
  • Pemerintah Pusat
PP 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG

EKONOMI PERDAGANGAN & INDUSTRI LEMBAGA PENJAMINAN 
  • Dokumen :   
  • Pemerintah Pusat