UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1958

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 64)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1958

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 70)" SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Tidak Berlaku

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958

PENANAMAN MODAL ASING

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958

TENTANG PERKUMPULAN KOPERASI

Tidak Berlaku

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958

DEWAN PERANCANG NASIONAL

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1958

PERPANJANGAN JANGKA-WAKTU SATU TAHUN DAN PADA KEADAAN PERANG YANG TELAH DINYATAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 225 TAHUN 1957 TANGGAL 17 DESEMBER 1957 DAN YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 79 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 170) UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958

PENERBANGAN

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1958

PENGUBAHAN PASAL-PASAL 16 DAN 19 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1953)

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1958

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA

UU 1958

---

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958)

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957

PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMUDA PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957

PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957

PEMBUBARAN DAERAH LUWU DAN PEMBENTUKAN DAERAH TANA TORAJA DAN DAERAH LUWU

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957

PEMBUBARAN DAERAH BONE DAN PEMBENTUKAN DAERAH BONE, DAERAH WAJO DAN DAERAH SOPPENG

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957

PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCALVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 1956 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1957)

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

UUDRT 1957

---

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU MASA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN