62.141 Peraturan ditemukan

KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1956

PERNYATAAN KERESIDENAN SUMATERA TIMUR DAN KERESIDENAN TAPANULI DALAM KEADAAN DARURAT PERANG

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1956

PERNYATAAN DAERAH TERRITORIUM II DALAM KEADAAN DARURAT PERANG

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1956

PEMBENTUKAN PANITIA NEGARA UNTUK PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA DALAM DAERAH SWATANTRA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1956

PERSETUJUAN PEMAKAIAN LAMBANG KOTA PROBOLINGGO

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1956

PENGANGKATAN 2 ORANG MENTERI SEBAGAI MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN AD INTERIM DISAMPING JABATANNYA SEBAGAI PERDANA MENTERI DAN MENTERI AGRARIA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 205 Tahun 1956

PENGANGKATAN MENTERI LUAR NEGERI DAN MENTERI KESEHATAN AD INTERIM

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 206 Tahun 1956

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 207 Tahun 1956

PENOLAKAN BANDING PERUSAHAAN TRUK CENTRAL

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 120A Tahun 1956

PENGIRIMAN DELEGASI UNTUK MENGHADIRI KONPERENSI INTERNASIONAL TENTANG GULA DI NEW YORK

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
KEPPRES 1956

Keputusan Presiden Nomor 95A Tahun 1956

PEMBENTUKAN PANITIA NEGARA UNTUK PERSIAPAN-PERSIAPAN SIDANG KONSTITUANTE

  • Dokumen :
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NO.20 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NO.31 TAHUN 1950)TENTANG PEMERINTAHAN JAKARTA RAYA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)

Dicabut Oleh :Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956

MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956

PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA NO. 29 TAHUN 1953) *)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1956

PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1956

PEMBEBASAN DOKTER SOEGIRI DARI PENGGANTIAN UANG *)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1956

PENETAPAN BESARNYA PEMUNGUTAN TERMAKSUD DALAM PASAL 11 "KROSOK ORDONNANTIE 1937" (LEMBARAN-NEGARA 1937 NO. 604) UNTUK TAHUN 1956

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956

PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP(STAATSBLAD 1949 NO. 282) *)

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1956

PEMBEBASAN PEGAWAI NEGERI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBANTU PUSAT ORGANISASI SERIKAT SEKERJA

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
UU 1956

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956

PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat
PP 1956

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1956

PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN "ORDONNANTIE AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 601) DAN "VERORDENING AETHERISCHE OLIEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1937 NO. 605) UNTUK MINYAK KAYU PUTIH

  • Dokumen :  
  • Pemerintah Pusat