UU 1956

---

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1956

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 24) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1956

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN HAK KESEJAHTERAAN KEPADA PARA TENAGA AHLI KESEHATAN DI DALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG

UU 1956

---

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA NEGARA DENGAN DAERAH-DAERAH, YANG BERHAK MENGURUS RUMAH-TANGGANYA SENDIRI

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1956

PENYELESAIAN PENAMPUNGAN DAN PENGAMBALIAN KE MASYARAKAT PARA CORPS CADANGAN NASIONAL

UU 1956

---

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956

PENGHAPUSAN ORDONANSI STAATSBLAD 1946 NO. 115 DAN PEMBEBASAN BEA METERAI, PAJAK PENDAPATAN DAN PAJAK PERSEROAN UNTUK HAL-HAL TERTENTU TENTANG PEMBESARAN MODAL DARI PERSEROAN DAN PERSEKUTUAN

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956

PERUBAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI

UU 1956

---

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1956

PENETAPAN �UNDANG-UNDANG DARURAT NO.15 TAHUN 1955 TENANG MEMBERHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 51)� SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1956

TAMBANG MINYAK SUMATERA UTARA

UU 1956

---

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1956

PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956

PENGAWASAN TERHADAP PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH-TANAH PERKEBUNAN KONSESI

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956

PERATURAN DAN TINDAKAN MENGENAI TANAH PERKEBUNAN KONSESI

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1956

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1952

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1956

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG TEWAS KARENA KEGANASAN GEROMBOLAN

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1956

MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN SOSIAL

PP 1956

---

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1956

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1951

UUDRT 1955

---

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955

PENYALURAN KREDIT GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR PARTIKELIR

PERINDUSTRIAN 

UUDRT 1955

---

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955

PENUNJUKAN PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)

UUDRT 1955

---

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955

LARANGAN UNTUK MENGUMPULKAN UANG LOGAM YANG SAH DAN MEMPERHITUNGKAN AGIO PADA WAKTU PENUKARAN ALAT-ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

UUDRT 1955

---

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955

MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN

UUDRT 1955

---

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955

PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953 )