KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “LIAUW”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 308 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “SWIE LIEN”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “JACK O.S.L.”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 310 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “POO SWIE KALIMAS N.V.”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “BINTANG TIMUR”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1955

PENOLAKAN BANDING TRAYEK PERUSAHAAN TRUK “GAJAH MADA”

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1955

PEMBEBANAN PENGGANTIAN UANG SEBESAR RP 3.574 KEPADA AGUSCIK BIN KIAGUS NANGUNING

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 314 Tahun 1955

PENGESAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1955

PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENAGINAN UANG RP 2.800 DARI MR. MAHADI

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1955

PENUNJUKAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PEMBESAR YANG DIBERI KUASA UNTUK MENGELUARKAN POTONGAN ALIMENTASI PEMBAYARAN PENSIUN

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 317 Tahun 1955

PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1955

PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI JAKARTA, BANDUNG, PEKALONGAN, SEMARANG, DAN YOGYAKARTA

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1955

JAMINAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MEMBAYAR BUNGA DAN PELUNASAN UANG DARI PINJAMAN UANG OLEH BANK INDUSTRI

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 320 Tahun 1955

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI TENAGA PERBANTUAN PADA MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 321 Tahun 1955

PEMBEBANAN PENGGANTIAN UANG SEBESAR RP 8.990,10 KEPADA KARSIMIN PICUN

KEPPRES 1955

---

Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1955

PEMBERHENTIAN LETNAN KOLONEL DR. IMAM BRP 17031 SEBAGAI HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI DI SURABAYA

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA NO.5 TAHUN 1954) TENTANG MENCABUT SIFAT SEBAGAI ALAT PEMBAYAR YANG SYAH DARI UANG KERTAS PEMERINTAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENYERAHAN KEDAULATAN" SEBAGAI UNDANG-UNDANG)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955

PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT

UU 1955

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955

PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI BEA-STATISTIK)

PP 1955

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955

MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO.44 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NO. 72 TAHUN 1952), MENGENAI PENUNJUKAN DAERAH INDONESIA DIMANA UANG ASING DAPAT DITERIMA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN MENYAMPINGKAN ALAT PEMBAYARAN INDONESIA