Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1953

PENETAPAN PERATURAN DALAM UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953

MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMEENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NOMOR 721)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1953

PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953

PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE LOON BELASTING"

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1953

PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953

PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953

KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Tidak Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953

PERUBAHAN "JACHTVERORDENING JAVA EN MADURA 1940" (STAATSBLAD 1940 NR 247)

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953

AKIBAT-AKIBAT DARI PADA UNDANG-UNDANG TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT DIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1953

MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953

PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1953

PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 �JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940� (STAATSBLAD 1939 NR 733)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1953

PENGUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI REGLEMEN DEWAN-DEWAN PERUMAHAN YANG TERCANTUM DALAM STAATSBLAD 1948 NOMOR 33, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH YANG TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DI DALAM STAATSBLAD 1948 NOMOR 217

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953

PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1953

PENGELUARAN UANG KERTAS PEMERINTAH

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1953

PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1953

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953. MENGENAI PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGARI

Tidak Berlaku

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1953

PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953

PEPENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR 28 TAHUN 1953 ) DAN PENETAPAN PENGUBAHAN "JACHTVERORDENING JAVA EN MADOERA 1940" (STAATSBLAD 1940 NR. 247)