UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KERJA TAHUN 1948 NR. 12 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951

PEMBEKUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAN BADAN EKSEKUTIP PROPINSI SUMATERA TENGAH DAN CARA BAGAIMANA MENGATUR PEMERINTAHAN DAERAH DI PROPINSI SUMATERA TENGAH UNTUK SEMENTARA WAKTU

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN TAHUN 1947 NR. 33, DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951

PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951

PERNYATAAN BERLAKUNYA "PERATURAN KECELAKAAN TAHUN 1947" (PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1948), DARI REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1948, UNTUK SELURUH INDONESIA

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1951

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951

PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13 DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951

MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 26 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR. 48 TAHUN 1950), MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAA BELANDA SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951

JAMINAN UANG KERTAS BANK, SISA-SISA REKENING KORAN DAN HUTANG-HUTANG LAIN DARI DE JAVASCHE BANK YANG SEKALIGUS DAPAT DITAGIH

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951

GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951

MENGUBAH DAN MENAMBAH LEBIH LANJUT "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN DE POSTORDONNANTIE 1935" (POSTVERORDENING 1935, STAATSBLAD 1934 NO. 721)

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86)

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951

MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVEORING VAN HET INTERNATIONAAL POSTBESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POSTVERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NO. 76)

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951

PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951

PERUBAHAN "TABAKSACCIJNSVERORDENING" (STAATSBLAD 1932 NO. 560)

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951

PERUBAHAN QUOTTABAKSACCIJNSVERORDENINGQUOT STAATSBLAD 1932 NO 560

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951

PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL

PP 1951

---

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1951

PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN

UU 1951

---

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951

MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING