Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TAKALAR DENGAN KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019

BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tahun 2019

KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tahun 2019

PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2019

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2019

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019

SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2019

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2019

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019

PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SECARA WAJIB

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2019

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS KHAIRUN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2019

TATA CARA KONSOLIDASI TANAH DALAM PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2019

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 16 Tahun 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PARIWISATA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Tidak Berlaku