Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012

TATA CARA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012

TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012

PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PENDAFTARAN DAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2012

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2012

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2012

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2012

JABATAN DAN KELAS JABATAN SERTA TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2012

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2012

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2012

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Tidak Berlaku

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2012

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KOMNASHAM/IX/2010 Tahun 2012

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KOMNASHAM/IX/2011 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 001/KOMNASHAM/IX/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/KOMNASHAM/X/2008 Tahun 2012

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA