Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2010 Tahun 2010

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BENIH PADI NON HIBRIDA, JAGUNG KOMPOSIT, JAGUNG HIBRIDA, DAN KEDELAI BERSERTIFIKAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 Tahun 2010

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.011/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 Tahun 2010

INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Tahun 2010

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAL JENDRAL BEA DAN CUKAI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 Tahun 2010

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tahun 2010

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2010 Tahun 2010

PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.03/2010 Tahun 2010

PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010 Tahun 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2010 Tahun 2010

SASARAN INFLASI TAHUN 2010,2011, DAN 2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2010 Tahun 2010

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE (AIFTA)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.011/2010 Tahun 2010

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMUNIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2010 Tahun 2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tahun 2010

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tahun 2010

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

Tidak Berlaku