Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.02.11. Tahun 2009

FORMASI JABATAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.DL.07.01. Tahun 2009

PEDOMAN PENGADAAN CALON TARUNA AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN AKADEMI IMIGRASI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009

SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2009

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGENAAN TARIF RP 0,00 (NOL RUPIAH)BAGI PEMOHON IZIN KEIMIGRASIAN,ORANG ASING YANG TERKENA BIAYA BEBAN DAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.01.01 Tahun 2009

KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM AHLI PEMANTAUAN HUKUM PERSEROAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.09-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-120.AH.1O.01 Tahun 2009

BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-26.KP.10.09. Tahun 2009

PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-66.KP.04.04. Tahun 2009

PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009

CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.PL.02.01 Tahun 2009

STANDARDISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2009

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2009

PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2009

PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2009

SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009

AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU